Logo Selasa, 18 Juni 2019
images

Direktur Survey & Polling lndonesia (SPIN), Igor Dirgantara (kiri-red) memberikan keterangan terkait elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi merangkak mengejar pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Mahruf Amin.

JAKARTA, KORANMETRO.com - Perlahan elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi merangkak mengejar pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Mahruf Amin. Hal itu terungkap berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional yaitu Survey & Polling lndonesia (SPIN) menunjukkan selisih keduanya mencapai 8 persen.

Dari hasil survei nasional SPIN, pasangan Jokowi-Maruf Amin memang masih unggul dengan tingkat keterpilihan 49 persen, dibandingkan dengan pasangan Prabowo-Sandi sebesar 41 persen, dan sisanya 10 persen belum menjawab.

Direktur SPIN, Igor Dirgantara mengatakan, dalam periode masa kampanye bulan November 2018 hingga Januari 2019, petahana seperti kehilangan momentum yang membuat kompetitornya bisa menipiskan ketertinggalannya.

“Pasangan Jokowi-Ma’ruf seperti kehilangan momentum, sehingga membuat kompetitornya bisa menipiskan ketertinggalannya,” kata Igor dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2019).

Dari survei SPIN, menurut Igor, momentum terpenting semakin mengecilnya jarak elektabilitas kedua pasangan calon ini adalah adanya persepsi publik soal ekonomi yang belum membaik dan meningkatnya harga kebutuhan pokok.

Dijelaskan Igor, dengan pertanyaan tertutup, saat responden ditanya tiga hal yang paling mengkuatirkan mereka terkait kondisi umum akhir-akhir ini, maka persoalan lapangan kerja dan pengangguran menempati urutan teratas (68 persen), disusul naiknya harga-harga kebutuhan pokok (64 persen), serta korupsi (52 persen).

Sementara untuk dua hal yang paling mengkhawatirkan terkait masalah ekonomi, (73 persen) menjawab naiknya harga-harga kebutuhan pokok, diikuti oleh masalah lapangan kerja dan pengangguran sebanyak (44 persen).

“Ada 59 persen responden yang mengatakan bahwa harga makanan dan kebutuhan pokok lainnya meningkat, sedangkan 37 persen menjawab sama saja dan hanya 4 persen yang menjawab harga turun,” ujar Igor.

Kondisi keuangan masyarakat dalam dua tahun belakangan ini, menurutnya, bisa dibilang juga tidak membaik. Salah satu contohnya adalah soal uang tambahan yang bisa ditabung. Yang menjawab lebih sedikit ada (44 persen), sama saja (41 persen), lebih banyak (13 persen), dan yang menjawab tidak tahu 2 persen.

Ini artinya, kebijakan dalam bidang ekonomi pemerintahan Jokowi belum meningkatkan kondisi ekonomi individu.

“Hanya 18 persen yang menyebutkan bahwa mereka mempunyai lebih banyak uang untuk kebutuhan seharihari. Sebagian besar menyebutkan bahwa mereka punya lebih sedikit uang atau sama saja dibandingkan dua tahun lalu,” terangnya.

Hasil survei SPIN menunjukkan bahwa akses terhadap peluang ekonomi dan pemberdayaan masih merupakan kendala terbesar bagi rakyat Indonesia. Masyarakat masih belum merasakan kehadiran pemerintah dalam mendukung pemberdayaan. Walaupun 45 persen merasa cukup didukung, namun hanya 11 persen yang merasa sangat didukung, 30 persen sedikit didukung, 12 persen merasa sama sekali tidak didukung. Sementara yang menjawab tidak tahu 2 persen.

Kemudian, pembangunan infrastruktur penting, tetapi pemberdayaan masyarakat ternyata jauh lebih kuat diharapkan.

Demikian juga halnya dengan harapan publik dalam masalah perbaikan ekonomi rakyat sehari-hari yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah ketimbang pembangunan infrastruktur.

Ada pandangan bahwa saat ini, Indonesia terlalu tergantung pada hutang dan investasi asing, dari pada sebaliknya. Hal ini menimbulkan konsekuensi dan persepsi bahwa orang Indonesia memiliki peluang ekonomi lebih kecil daripada orang asing.

Salah fokus Jokowi dalam memilih prioritas pembangunan, menciptakan peluang dan momentum Prabowo-Sandi mendongkrak potensi elektoralnya. Isu ekonomi adalah fokus utama Prabowo-Sandi dalam visi-misi, program dan kampanye menimbulkan banyak kesan positif serta meningkatkan Likeability mereka di mata publik.  

Kondisi keuangan masyarakat dalam dua tahun belakangan ini, menurutnya, bisa dibilang juga tidak membaik. Salah satu contohnya adalah soal uang tambahan yang bisa ditabung. Yang menjawab lebih sedikit ada (44 persen), sama saja (41 persen), lebih banyak (13 persen), dan yang menjawab tidak tahu 2 persen.

Ini artinya, kebijakan dalam bidang ekonomi pemerintahan Jokowi belum meningkatkan kondisi ekonomi individu.

“Hanya 18 persen yang menyebutkan bahwa mereka mempunyai lebih banyak uang untuk kebutuhan seharihari. Sebagian besar menyebutkan bahwa mereka punya lebih sedikit uang atau sama saja dibandingkan dua tahun lalu,” terangnya.

Hasil survei SPIN menunjukkan bahwa akses terhadap peluang ekonomi dan pemberdayaan masih merupakan kendala terbesar bagi rakyat Indonesia. Masyarakat masih belum merasakan kehadiran pemerintah dalam mendukung pemberdayaan. Walaupun 45 persen merasa cukup didukung, namun hanya 11 persen yang merasa sangat didukung, 30 persen sedikit didukung, 12 persen merasa sama sekali tidak didukung. Sementara yang menjawab tidak tahu 2 persen.

Kemudian, pembangunan infrastruktur penting, tetapi pemberdayaan masyarakat ternyata jauh lebih kuat diharapkan. Demikian juga halnya dengan harapan publik dalam masalah perbaikan ekonomi rakyat sehari-hari yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah ketimbang pembangunan infrastruktur.

Ada pandangan bahwa saat ini, Indonesia terlalu tergantung pada hutang dan investasi asing, dari pada sebaliknya. Hal ini menimbulkan konsekuensi dan persepsi bahwa orang Indonesia memiliki peluang ekonomi lebih kecil daripada orang asing.

Salah fokus Jokowi dalam memilih prioritas pembangunan, menciptakan peluang dan momentum Prabowo-Sandi mendongkrak potensi elektoralnya. Isu ekonomi adalah fokus utama Prabowo-Sandi dalam visi-misi, program dan kampanye menimbulkan banyak kesan positif serta meningkatkan Likeability mereka di mata publik. (dra)