Logo Senin, 22 Oktober 2018
images

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto.

JAKARTA, KORANMETRO.com - Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto, menilai kebijakan ganjil genap pasca penyelenggaraan Asian Games 2018 segera dihilangkan. Selain itu kebijakan tersebut dianggap sebagai kebijakan ugal-ugalan yang mengabaikan hak masyarakat untuk menggunakan jalan. Demikian dikatakan Sugiyanto, di Jakarta, Rabu (5/9/2018).

"Kalau jadi permanen, itu kebijakan ugal-ugalan kalau diberlakukan di semua tempat. Akan ada gugatan besar-besaran karena itu kebijakan asal sesukanya sendiri," kata pria yang akrab disapa SGY ini.

Selama ini pembatasan ganjil genap, katanya, masih bisa ditoleransi. Sebab berdasarkan Pergub, kebijakan itu hanya dalam rangka pesta besar Asian Games, sehingga harus didukung semua pihak. Masyarakat jadi menerima ganjil genap.

"Tapi tidak bisa diberlakukan seterusnya karena tidak bisa memberi solusi kemacetan. Di sejumlah jalan di mana diberlakukan ganjil genap mungkin lancar, tapi di tempat lain ada penumpukan kendaraan yang luar biasa padat, terutama di jalur-jalur alternatif," ujar Sugiyanto.

Lebih lanjut SGY menambahkan, Pemprov sendiri menyediakan secara baik alternatif transportasi masyarakat, LRT belum jadi, monorel belum ada, juga MRT dari Lebak Bulus - Kota juga belum beroperasi. Sementara bus Trans Jakarta dipandang masih belum mencukupi untuk transportasi umum.

"Ini menyangkut hak masyarakat untuk dapat menggunakan jalan. Solusinya yang mungkin ketimbang ganjil genap, perlu jalan berbayar. Kalau ganjil genap, bayar pajaknya gimana? Kalau ada pemotongan pajak 50%, mungkin masih bisa ditoleransi. Padahal transportasi massa belum jalan," ujar SGY.

Namun demikian kata SGY dirinya juga tidak menampik ada sisi positif dari pembatasan ganjil genap yang sudah berlaku selama ini. Dari sisi kenyamanan, masyarakat bisa cepat untuk mencapai tujuan melalui jalan di ruas ganjil genap. Dengan kata lain, kecepatan laju kendaraan meningkat.

"Akan tetapi, di jalan yang tidak ada ganjil genap, atau jalan alternatif macet parah karena kendaraan masyarakat menumpuk di situ. Jadi ini tidak bisa jadi solusi atasi kemacetan. Solusi paling mungkin ya jalan berbayar itu," pungkasnya. (potan simamora)