Logo Senin, 22 Oktober 2018
images

Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

JAKARTA, KORANMETRO.com - Pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta cukup alot. Bahkan penandatangan MoU APBD-P DKI Jakarta yang rencananya digelar kemarin, Selasa (25/9/2018) batal dilaksanakan.

Namun akhirnya wakil rakyat mau menandatangani MoU APBD-P 2018.

Penandatanganan terjadi setelah Gubernur Jakarta Anies menarik keinginginanya untuk memasukan anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk PAM Jaya sebanyak Rp 1,2 triliun.

 “Sudah, MoU APBD Perubahan sudah saya tandatangani, hari ini, Rabu (26/9/2018), di Paripurnakan,” ujar Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Pras mengakui sebelumnya pihaknya menolak menandatangani MoU APBD-P DKI lantaran ada anggaran yaitu pengajuan PMD untuk PAM Jaya sebesar Rp. 1,2 trilyun yang sebelumnya dicoret dimunculkan kembali.

"Sewaktu pembahasan di Badan Anggaran sebelumnya kan sudah kita coret. Tapi pas mau ditandatangani MoU ada lagi. Itu kan tidak benar," terang Pras.

Dari berkas MoU APBD Perubahan 2018, ternyata ada dua pimpinan dewan yang tetap tak mau menandatangani MoU. Kedua pimpinan itu adalah Wakil Ketua dewan Ferial Sofyan dari Fraksi Demokrat dan Abraham Lunggana alias haji Lulung dari Fraksi PPP.

Sementara Lulung sendiri sudah menyatakan keluar dari keanggotaannya sebagai Wakil Rakyat Jakarta setelah namaya keluar di Daftar Caleg Tetap (DCT) dari Partai PAN.

“MoU cukup ditandatangani saya sebagai Ketua DPRD dari PDIP, Wakil Ketua M Taufik dari Gerindra dan Wakil Ketua Triwisaksana dari PKS,” pungkasnya. (in/jat)