Logo Kamis, 22 November 2018
images

Ratusan masa yang tergabung dalam Forum Kesatuan Tanah Air (FAKTA) menggelar demonstrasi di depan Kantor KPU RI, terkait dugaan pelanggaran pada Pilgub dan PSU 2018 di Maluku Utara (Malut).

JAKARTA, KORANMETRO.com - Ratusan masa yang tergabung dalam Forum Kesatuan Tanah Air (FAKTA) menggelar demonstrasi di depan Kantor KPU RI, terkait dugaan pelanggaran pada Pilgub dan PSU 2018 di Maluku Utara (Malut).

Kordinator aksi Ambona Muhammad saat aksi itu juga menyampaikan rilisnya kepada wartawan via Whatsapp. Dimana dalam rilis ini menyebutkan bahwa, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Maluku Utara 2019 yang dilaksanakan pada 17 Oktober 2018 di 6 Desa Kabupaten Halut, 11 Desa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dan 13 Desa Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, dari segi Pelaksanaan oleh masing-masing KPUD berjalan dengan baik dan lancar.

Namun dalam aspek pengawasan, lembaga pengawas tidak berfungsi secara baik, yaitu Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan PSU). Hal ini diduga, pelanggaran tersebut terjadi secara Terstruktur, Sistematif dan Massif.  

Mutasi Pejabat

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, melakukan penggantian pejabat tanpa mengantongi Izin dari Kementerian Dalam Negeri. Mutasi ini diduga kuat merupakan komposisi personil pejabat yang bakal bekerja untuk kepentingan Pemenangan Petahan,  AGK-YA dalam Pemungutan Suara Ulang Pilgub Maluku Utara 2018.

Mutasi Pejabat di Pemrov Maluku Utara ini, selain pejabat Eselon II, juga banyak mutasi ASN Guru. Menjelang PSU tanggal 17 Oktober 2018, seluruh Kepala Sekolah SMA/SMK di lokasi PSU di Pulau Taliabu, diganti. 

Kepsek yang tidak diganti adalah mereka yang secara terang menunjukan sikap politik memenangkan Paslon Petahana. 

Mutasi berkali-kali menjelang Pilgub dan PSU ini, telah diakui oleh Kepala BKD Provinsi Malut kepada Bawaslu Maluku Utara, saat klarifikasi, bahwa mutasi tersebut tidak memiliki surat izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Anehnya, saat persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) RI pada 5 November 2018, Surat izin ini disampaikan kepada Hakim MK RI. Itu sebabnya, dokumen surat yang ditunjukan ke MK ini wajib dipertanyakan dan ditelusuri cikal bakal kemunculannya.

Saat ini, Bawaslu Provinsi Malut telah merekomendasi Pembatalan Calon terhadap Paslon No 3 AGK-YA.

Bukti Keputusan Gubernur tentang Mutasi, sebagaimana terlampir
seperti diketahui saat aksi berlangsung di depan gedung KPU Rapat Pleno Putusan KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU RI tengah berlangsung terkait dengan Rekomendasi Bawaslu Untuk Mendiskualifikasi Cagub Petahana KH. Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali pada 26 Oktober lalu. (rilis/rus)