Logo Sabtu, 23 Juni 2018
Karirpad, Situs Lowongan Kerja Terpercaya
images

Dengan membawa poster anaknya yang mendapat penghargaan Paramakarya oleh Jokowi, Engkong Sukra beserta warga lainnya berharap bisa bertemu dengan Jokowi. (foto: tahar)

JAKARTA, KORANMETRO.com - Merasa terusir dari tanah miliknya sendiri, Engkong Sukra Bin Meran mewakili dari puluhan Masyarakat Tarumajaya Kabupaten Bekasi, menyatakan ambisinya untuk mengadukan nasibnya ke Presiden Jokowi.

Sebelumnya, para pencari keadilan ini juga mengadukan hal yang sama ke Wakil DPR-RI Fahri Hamzah di rumah dinasnya agar kasus penyerobotan tanah di wilayahnya mendapat perhatian dari pemerintah.

Engkong Sukra, pria berusia 89 tahun pemilik lahan tanah seluas 27.440 m2 dengan Girik /C lama 227, Girik/C baru 127 dan Persil 44/Dlll yang berlokasi di wilayah Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi secara fisik telah dikuasai oleh Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center.

Tak hanya dirinya sendiri, ada puluhan warga lainnya yang mengalami hal yang sama, terusir dari tanah adat miliknya. Ironisnya, mereka tidak mendapat ganti rugi atas tanah yang telah dimiliki selama puluhan tahun tersebut.

Atas dasar tersebut, dengan membawa poster anaknya yang mendapat penghargaan Paramakarya oleh Presiden Jokowi, pria yang  masih terlihat energik diusianya yang ke 89 tahun itu, berharap bersama warga lainnya bisa mengikuti jejak anaknya bertemu dengan Jokowi.

"Semoga, Bapak Presiden Jokowi mau membantu kami semua. Kami hanya masyarakat biasa, bodoh dan tidak mempunyai kekuatan apa-apa, sementara pihak yang merampas tanah kami punya segalanya," ujarnya lirih didampingi beberapa warga yang mengalami hal serupa, Rabu (17/5/2018).

Di tempat berbeda, Agus Muldya, Ketua Gerakan Solusi Untuk Rakyat (Gesit Ampera) yang turut mengawal kasus penyerobotan tanah tersebut, kepada KORANMETRO.com mengatakan bahwa Gesit Ampera terdiri dari masyarakat yang tinggal di Kecamatan Tarumajajaya, BSD Serpong, Tangerang Selatan dan di wilayah Bintaro

"Saat ini masyarakat masih ada yang memiliki tanda terima, Sertifikat Hak Milik (SHM) dan girik atas tanah yang mereka tempati. Namun di sisi lain Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di tanah milik warga kepada pihak lain. Dan ketika warga bertanya ke BPN, warga di persilahkan gugat ke pengadilan," tutur pria yang pernah turut serta membebaskan sandera dari kelompok Abu Sayyaf di Philipina beberapa tahun silam ini.

Agus berharap setelah bertemu dengan perwakilan dari pihak Istana di Kantor Staf Presiden (KSP) beberapa waktu lalu penyelesaian kasus sengketa tanah dapat dilakukan secara terbuka.

Sementara itu, mantan Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar BPN, Ir Tjahyo Widianto saat dihubungi KORANMETRO.com menegaskan bahwa BPN tidak boleh menerbitkan sertifikat tanah yang masih berstatus  sengketa.

"BPN punya kewenangan untuk membatalkan sertifikat yang maladministrasi dalam proses penerbitannya, kewenangan ini sudah diatur dalam peraturan Kepala BPN No 9 tahun 2011. Lantas kenapa banyak Kepala BPN tidak menggunakan kewenangannya dalam membela hak rakyat akibat kesalahan oknum BPN sendiri yang terbukti melakukan maladministrasi.?" tanya Tjahyo, peraih Piala Presiden Pelayanan Prima Pertanahan ini.

"Masalahnya berani tidak membatalkan sertifikat tanpa harus melalui dengan putusan Pengadilan," tandasnya. (tahar)

Radja Konsultan Perizinan, siap membantu pengurusan dokumen legalitas perusahaan Anda dalam mendirikan PT, CV, UD, Koperasi, SIUP, TDP, TDUP, IUI, TDG, SIUP MB, IMB, KRK, IPTB, SLF, SKK, dll. Untuk wilayah Jakarta, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Untuk info lengkap hotline: 081510868686 / WA: 081285833108. (Jack Rusto)